Lambok P Sagala
Guru SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru

Tak dapat dipungkiri Covid-19 hampir mematikan segala sektor kehidupan tak terkecuali wisata alam. Sejumlah tempat wisata alam pun ditutup. Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia bahkan memutuskan untuk menutup hampir seluruh Kawasan Konservasi (54 taman nasional, 133 wisata alam, dan 73 suaka margasatwa) selama pandemi Covid-19. Hal ini bertujuan untuk meninimalisir potensi penyebaran virus corona baik ke pengunjung maupun terhadap satwa yang ada di kawasan. Kebijakan penutupan taman nasional sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di negara lain seperti Afrika Selatan. Amerika Serikat sendiri menerapkan kebijakan yang berbeda untuk setiap kawasan konservasi. Ada kawasan yang ditutup total, tetapi ada juga yang masih terbuka tetapi dengan beberapa modifikasi kegiatan. 

Objek dan Daya Tarik Wisata Alam (ODTW) yang biasanya dibanjiri pengunjung mengalami penurunan signifikan khususnya dalam jumlah kunjungan. Implikasinya adalah pengurangan pendapatan dan memberi negative multiplier effects pada stakeholders terkait misalnya jasa transportasi, akomodasi, pemanduan, dan sebagainya. World Tourism Organization dalam paparannya bertajuk Global Guideliness To Restart Tourism menyampaikan bahwa akibat pandemi Covid-19, secara global terdapat 100 – 120 juta pekerjaan yang terkena risiko, dan jumlah pengunjung internasional berkurang sebanyak 850 juta sampai 1,1 miliar. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa, dibandingkan dengan data kunjungan tahun lalu, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada periode Januari – April 2020 turun 45,01 %.

Di sisi lain, Covid-19 juga memberi angin segar terhadap pemulihan ekosistem. Selama pandemi, di beberapa objek wisata, baik di Indonesia maupun mancanegara, satwa – satwa mulai menampakkan diri. Hal ini mungkin disebabkan tidak adanya gangguan dari pengunjung dan pulihnya habitat satwa. Kawasan wisata juga mencoba melakukan evaluasi terhadap pelayanan wisatawan dan melakukan beberapa inovasi seperti pengembangan virtual tourism.  

Pemerintah baru – baru ini telah mengeluarkan kebijakan “New Normal’. Kebijakan ini dikeluarkan mengingat Pembatasan Sosial Skala Besar (PSSB) dianggap kurang efektik, pertumbuhan ekonomi yang terus menurun, dan belum ditemukannya antivirus yang ampuh. Menurut Profesor Ekonomi IPB, new normal ditetapkan apabila tidak ada penambahan kasus positif baru. Berdasarkan evaluasi pemerintah dengan menggunakan kriteria WHO (World Health Organization),  sebanyak 4 provinsi dan 25 kabupaten akan dijadikan percontohan penerapan new normal.    

Pemerintah telah menyiapkan skenario new normal untuk membuka kembali tempat – tempat publik. Kebijakan di era new normal menjadi sarana bagi pengelola wisata untuk berbenah dan menyiapkan diri untuk menghidupkan kembali sektor wisata alam. Beberapa daerah objek dan daya tarik wisata juga telah mulai mempersiapkan diri dalam menyongsong era new normal. Provinsi Bali misalnya akan menggenjot potensi wisata alam untuk menghidupkan kembali sektor wisata yang sempat vakum. Demikian juga dengan Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta telah menyiapkan rencana pengembangan wisata alam untuk menyongsong new normal pariwisata.

Sementara itu, salah satu media online nasional menyebutkan bahwa Pasca Pandemi Covid-19, dua jenis wisata minat khusus yaitu wisata alam dan budaya diprediksi akan menjadi incaran para wisatawan. Program stay at home yang bergulir selama 2 (dua) bulan menjadi salah satu trigger yang meningkatkan animo masyarakat untuk kembali melakukan perjalanan wisata. Oleh karena itu, pihak pengelola kawasan wisata alam bisa melihat peluang ini sebagai kesempatan untuk membumikan kembali kegiatan wisata alam.

Akan tetapi, pembukaan tempat wisata ini tentu memerlukan perencanaan yang matang agar tidak menimbulkan cluster baru penyebaran virus. Berikut adalah beberapa aspek penting yang perlu ditekankan untuk mewujudkan wisata alam yang aman di era new normal.

Pertama. Aspek kesiapan. Pengelola wisata dalam kondisi siap dalam menerima kunjungan sekaligus dapat menerapkan aspek keselamatan dan kesehatan pengunjung. Hal ini dapat diwujudkan dengan menetapkan Standar Operating Procedure (SOP) yang jelas dan ketat.  SOP ini wajib diterapkan dan tidak hanya berupa catatan hitam di atas kertas. Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan Surat Edaran Terkait pemulihan aktivitas perdagangan yang dilakukan pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan New Normal termasuk di dalamnya operasional pengelolaan pariwisata. SOP yang ditetapkan dapat merujuk pada edaran tersebut atau bersinergi dengan aturan lain yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Pengelola kawasan wisata juga wajib mensosialisasikan SOP tersebut ke pengelola, masyarakat sekitar, maupun pengunjung. Sosialisasi dapat dilakukan dengan menggunakan media sosial, maupun media massa sehingga jangkauan diseminasi informasi lebih luas. SOP tersebut mencakup pelayanan pengunjung mulai dari pintu utama sampai setelah menyelesaikan aktivitas wisata.

Kedua, Aspek sumberdaya. Sarana prasarana penunjang era new normal juga tersedia. Pengelola kawasan harus memiliki perlengkapan yang memadai untuk menjaga kesehatan maupun keselamatan pengunjung. Beberapa sarana mendasar seperti APD, bilik desinfektan, hand sanitizer, gun thermometer, ruang kesehatan wajib tersedia di kawasan wisata. Fasilitas yang ada juga diatur sedemikian rupa sehingga dapat mewujudkan jarak aman bagi pengunjung. Selain itu, sumber daya manusia juga telah dipersiapkan sebaik mungkin. Tenaga pengelola wajib memahami dan menerapkan prosedur penanganan pengunjung termasuk pada saat penerimaan, pemanduan, maupun melakukan tindakan penanganan apabila ada pengunjung yang suspect terpapar virus. Selama kunjungan, pengunjung juga wajib menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).  

Ketiga, Inovasi pengelolaan wisata. Pengelola wisata diharapkan dapat melakukan gebrakan yang ramah new normal. Pengelola wisata misalnya sebaiknya membatasi jumlah pengunjung tiap harinya sehingga dapat meminimalisir keramaian. Saat ini virtual tourism juga sedang menjadi trend. Oleh karena itu, pengelola wisata juga dapat mengembangkan virtual tourism sehingga dapat mewujudkan aktivitas berwisata kapan saja dan darimana saja. Meski tidak dapat menggantikan kegiatan berwisata yang sesungguhnya, virtual tourism sangat efektif dalam mencegah penyebaran penyakit.  Inovasi lain yang dapat dilakukan misalnya dengan menerapkan sistem booking untuk setiap kunjungan. Sistem booking dilakukan dengan menggunakan aplikasi, website, maupun media elektronik. Sistem booking ini dapat meminimalisir penumpukan calon pengunjung di pintu masuk. Selain itu, data dari sistem booking juga berguna sebagai dasar dalam pembatasan jumlah kunjungan.

Keempat, Koordinasi dan kolaborasi. Kegiatan wisata bukanlah kegiatan yang soliter yang dapat berkembang dengan sendirinya. Pengelolaan kegiatan wisata melibatkan multipihak dengan tugas dan perannya masing – masing. Beberapa elemen yang berkontribusi dalam kegiatan wisata diantaranya penyedia jasa transportasi, akomodasi, travel agency, promosi dan publikasi, pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah. Keberhasilan pengelolaan wisata selama era new normal tidak akan terwujud tanpa kolaborasi dan koordinasi yang baik dengan stakeholders terkait. Oleh karena, itu, pengelola wisata dalam kapasitasnya diwajibkan bersinergi dengan pemerintah baik pusat maupun daerah dan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan penyedia jasa wisata. Dengan terwujudnya pengelolaan wisata yang terintegrasi, diharapkan dapat mensukseskan kegiatan berwisata alam yang aman dan nyaman.

0

You may also like

Menumbuhkan Leadership Pada Peserta Didik di Era Pandemi
Peduli kesehatan diri dan sesama melalui aksi donor darah
Strategi Peningkatan Kualitas Lulusan SMK Kehutanan Negeri dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *